Esai Peran Pemerintah dalam Usaha Menduniakan Sastra Indonesia
Sastra Indonesia masih berupa noktah kecil dalam peta kesusastraan dunia. Walakin, faktornya bukan karena sastra Indonesia tidak bisa bersaing di tingkat global. Sastra Indonesia memiliki potensi untuk itu.
Buktinya, pada 2015 Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang menjadi tamu kehormatan dalam Frankfurt Book Fair, kemudian menjadi market center pada London Book Fair 2019. Sewindu belakangan, beberapa sastrawan Indonesia juga mulai menyabet penghargaan-penghargaan internasional.
Eka Kurniawan, misalnya, pada 2016 masuk dalam daftar panjang The International Booker Prize. Tiga tahun setelahnya, Intan Pramaditha, mendapat PEN Translation Award 2019. Sementara itu, tahun kemarin Norman Erikson Pasaribu menyusul capaian Eka Kurniawan dengan berhasil masuk daftar panjang The International Booker Prize 2022.
Potensi yang tidak dimiliki semua negara ini tentu terlalu sayang untuk disia-siakan. Perlu adanya usaha-usaha konkret dan berkelanjutan agar sastra Indonesia dapat lebih diperhitungkan di kancah kesusastraan dunia. Sebab, harus disadari bahwa capaian-capaian tersebut tidak datang tiba-tiba, melainkan hasil dari perencanaan panjang yang tak tampak di depan layar.
Akhir bulan lalu, Kongres Bahasa Indonesia XII digelar dengan tema “Literasi dalam Kebinekaan untuk Kemajuan Bangsa”. Tema itu sendiri mendiskusikan tiga program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) sesuai Rencana Strategis 2020--2024: Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah, Literasi Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Internasionalisasi Bahasa Indonesia. Dalam forum kebahasaan dan kesastraan tertinggi di Indonesia tersebut, pembicaraan mengenai usaha menduniakan sastra Indonesia masuk dalam subtema dari program prioritas ketiga BPPB. Walakin, dalam acara lima tahunan yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta itu, dibandingkan dengan subtema yang lain, pembicaraan mengenainya hanya sayup-sayup terdengar.
Hal tersebut terlihat jelas jika melihat bahwa dari 56 pemakalah, hanya ada satu orang yang secara spesifik mencurahkan pikiran tentang usaha menduniakan sastra Indonesia, yakni John H. McGlynn. Jumlah tersebut tentu terlalu kecil dibandingkan dengan subtema lain dari program Internasionalisasi Bahasa Indonesia. Jika desejajarkan dengan pemakalah mengenai subtema tentang BIPA yang berjumlah 9 orang, misalnya, subtema menduniakan sastra Indonesia terkesan seperti anak tiri.
Berbekal pengalamannya dalam mempromosikan kesusastraan Indonesia melalui Yayasan Lontar sejak 1987, John H. McGlynn menyampaikan pikirannya dalam makalah berjudul “Internasionalisasi Sastra Indonesia”. Mencermati judulnya, tampak kesan bahwa McGlynn ingin menarik batas tegas antara program Internasionalisasi Bahasa Indonesia dan Internasionalisasi Sastra Indonesia.
Agaknya, McGlynn melakukannya sebab mendapati bahwa usaha promosi kesusastraan Indonesia selama ini masih terkesan dikesampingkan dari kepentingan diplomasi kebudayaan nasional. Padahal, rintisan awal usaha menduniakan sastra Indonesia dan pengajaran BIPA sama tuanya, sama-sama dimulai sejak tahun 1940-an.
Meski begitu, persoalan BIPA mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pada 1990-an, tim penanganan yang khusus menangani persoalan BIPA dibentuk. Saat ini, telah ada divisi khusus di bawah BPPB yang fokus mengawal peningkatan kualitas pengajaran BIPA melalui pembelajaran daring. Lebih jauh, para pengajar BIPA pun telah memiliki asosiasi internasional yang disebut APBIPA.
Dukungan dari pemerintah tersebut, saat ini pengajaran BIPA mulai menampakkan hasilnya. Merujuk kepada makalah KBI XII yang disampaikan Dadan Wildan, Bahasa Indonesia kini dipelajari di lebih dari 45 negara; dijadikan bahasa resmi kedua yang disejajarkan dengan bahasa Inggris di Vietnam; merupakan bahasa populer keempat dan diajarkan lebih dari 500 sekolah di Australia; serta menjadi bahasa Asia paling diminati di Eropa.
Berkaca darinya, usaha menduniakan sastra Indonesia sangat perlu mendapat dukungan dari pemerintah. Sebab, tanpanya, internasionalisasi sastra Indonesia akan terhambat. Padahal, selain capaian riil para penulis Indonesia sebagaimana telah disinggung di atas secara singkat, terdapat penerjemah-penerjemah sastra yang merupakan “single fighters” meminjam istilah McGlynn—diakui secara internasional.
Beauty is a Wound, yang diterjemahkan Labodalih Sembiring, misalnya, pada tahun 2019 dinobatkan sebagai The Best Translated Novels of the Decade oleh LitHub, mengalahkan terjemahan karya penulis-penulis yang sudah meraih Nobel Sastra, seperti Olga Tokarczuk dan Patrick Modiano, serta Haruki Murakami yang digadang-gadangkan jadi nobelis selanjutnya.
Contoh lain yang masih baru adalah Tiffany Tsao yang terjemahannya atas kumpulan cerpen Norman Erikson Pasaribu berhasil masuk daftar panjang The International Booker Prize 2022. Ia juga menyabet PEN Translation Prize 2023 melalui terjemahannya atas kumpulan cerpen Budi Darma, People from Bloomington.
Pada titik itulah pemerintah perlu memberikan dukungannya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki sastra Indonesia. Cara terbaik tentu adalah dengan membentuk kembali Komite Buku Nasional (KBN) yang sempat ada pada 2016--2019. Badan semacam itulah yang akan mengawal promosi kesusastraan Indonesia di tingkat global.
Melalui program yang bernama LitRi, pada tahun-tahun itu KBN mendanai penerjemahan karya sastra Indonesia, mengirim para penulis dalam program residensi untuk menjalin relasi dengan penulis-penulis dunia, dan aktif mengikuti pameran buku internasional guna mengenalkan khazanah kesusastraan Indonesia. Hasil daripadanya pun nyata. Tercatat, pada tiga tahun masa aktifnya KBN, terdapat 1000-an hak terjemahan karya sastra Indonesia yang dibeli penerbit luar negeri, sementara sekitar 3000-an hak cipta sedang dinegosiasikan.
Peran pemerintah sungguh merupakan kunci bagi suksesnya internasionalisasi sastra Indonesia. Dengan political will semacam itu, sebagaimana dilakukan pemerintah Korea Selatan melalui Korean Literature Translation Institute (KLTI), usaha menduniakan sastra Indonesia bukan lagi sesuatu yang tidak mungkin.