Sejarah Singkat Balai Bahasa Provinsi NTB
Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lembaga ini resmi berdiri pada tahun 2003, dengan tugas utama melaksanakan kegiatan pengembangan, pembinaan, pelindungan, serta penginternasionalan Bahasa Indonesia, sekaligus pelestarian bahasa dan sastra daerah di wilayah NTB.
Pada awal berdirinya, kegiatan operasional Kantor Bahasa NTB dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana, pada tahun 2006 kantor ini kemudian menempati gedung baru di Jalan Dokter Sujono, Mataram, yang menjadi pusat aktivitas hingga sekarang.
Kepala pertama Kantor Bahasa Provinsi NTB adalah Prof. Mahsun, seorang akademisi dan peneliti bahasa daerah yang berperan penting dalam merintis berbagai program kebahasaan di wilayah ini. Di bawah kepemimpinan beliau, Kantor Bahasa NTB mulai melaksanakan berbagai kegiatan penelitian dan dokumentasi bahasa daerah, khususnya bahasa Sasak, Samawa, dan Mbojo, yang merupakan tiga bahasa utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Seiring perkembangan waktu, Kantor Bahasa NTB terus bertransformasi menjadi lembaga yang aktif dalam menjaga dan mengembangkan kebinekaan bahasa. Sejak tahun 2022, lembaga ini terlibat dalam program nasional Revitalisasi Bahasa Daerah, dengan melibatkan guru, siswa, dan masyarakat dalam berbagai kegiatan pelatihan, festival bahasa, serta penerbitan karya sastra lokal.
Selain itu, Kantor Bahasa NTB juga melaksanakan berbagai program strategis lainnya, seperti pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), bimbingan teknis kebahasaan dan kesastraan, serta penyediaan bahan ajar dan buku cerita untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Kantor Bahasa NTB berkomitmen untuk menjadikan bahasa sebagai perekat persatuan, sarana pengembangan ilmu, dan wadah ekspresi budaya masyarakat Nusa Tenggara Barat.
