Perluas Mitra Kesastraan, Balai Bahasa Provinsi NTB Diskusi dengan Hiski NTB
Mataram, 23 Juni 2025—Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kunjungan Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (Hiski) Komisariat Nusa Tenggara Barat. Tim dari Hiski berjumlah tiga orang, yaitu Sukrina Rahmawati selaku ketua dan ditemani oleh Zulfahmi dan Syaiful Bahri. Sementara itu, Dwi Pratiwi selaku Kepala Balai Bahasa ditemani oleh Nurcholis Muslim, Lentera Nurani Setra, dan Gilang Aryo Damar menyambutnya di Ruang Anjani, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Adapun tujuan kunjungan Hiski Komisariat NTB adalah silaturahmi dan menjajaki kemungkinan kerja sama. Hal tersebut diperlukan karena Balai Bahasa dan Hiski memiliki keterkaitan, yaitu pemasyarakatan dan pelindungan sastra Indonesia dan daerah. Syafiul Bahri menambahkan bahwa Balai Bahasa memiliki peranan penting dalam proses kelahiran Hiski Komisariat NTB, yaitu Balai Bahasa NTB menjadi tempat lahirnya Hiski Komisariat NTB.
Lebih lanjut, Sukrina Rahmawati berharap ada staf Balai Bahasa yang dapat menjadi pembicara Diksi. “Kami memiliki program rutin yang bernama Diksi, akronim dari Diskusi bersama Ahli. Dalam program tersebut, kami biasanya membahas sastra daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk itulah kami berharap ada staf Balai Bahasa yang dapat membagikan ilmu dan pengetahuannya mengenai kesusastraan daerah, baik Sasak, Samawa, maupun Mbojo,” imbuhnya.
Dwi Pratiwi menyambut baik maksud Hiski Komisariat NTB. “Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat melaksanakan kegiatan kesastraan sendiri. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan mitra untuk memasyarakatkan sastra daerah. Kami berharap adanya kerja sama dengan Hiski agar program-program kesastraan dapat menargetkan sasaran yang lebih luas,” tuturnya.
Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki beberapa program khusus kesastraan, seperti bedah buku dan apresiasi sastra. Ke depannya, program-program tersebut dapat dikolaborasikan dengan Hiski Komisariat NTB. Setelah ini, kedua belah pihak akan menyusun draf perjanjian kerja sama agar kolaborasi program dapat memiliki landasan hukum yang sah dan dapat berlangsung lancar.