Perkuat Implementasi Program Kebahasaan, Balai Bahasa Provinsi NTB Audiensi dengan Plt. Sekda NTB
Mataram, 12 Agustus 2025--Penguatan implementasi program kebahasaan dan kesastraan di Provinsi NTB perlu dilegitimasikan dalam bentuk kerja sama. Untuk itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dwi Pratiwi melakukan audiensi dengan Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB. Bersama tim, Dwi Pratiwi menjelaskan tujuan audiensi ini. Ia menyampaikan bahwa kedatangan tim untuk memperkenalkan diri sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen.
Pertemuan ini menjadi titik penting untuk menyinergikan kembali seluruh program bahasa dan sastra yang akan dikerjasamakan antara kedua pihak. Dwi Pratiwi menuturkan bahwa program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Balai Bahasa dalam rangka mendukung semua kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan bahaaa dan sastra. "Program kami banyak dan telah berlangsung lama. Kami telah berkolaborasi dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra bersama pemerintah daerah. Salah satu program prioritas kami adalah pemartabatan bahasa Indonesia yang telah dikuatkan melalui Permendikdasmen No. 2 Tahun 2025. Peraturan tersebut sudah dideklarasikan oleh Mendikdasmen dan Mendagri. Semoga pada kesempatan mendatang Pak Sekda dapat memberikan penguatan. Kami juga sedang berjuang untuk menertibkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik," tandasnya menjelaskan peran Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Hal tersebut mendapatkan tanggapan positif dari Sekda NTB, Lalu Moh. Faozal. Ia mengapresiasi peran tigas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, perlu ada salah satu program berupa sarasehan bahasa terkait penguatan bahasa di lingkup instansi. Kegiatan tersebut bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. "Saya ingin kerja konkrit terkait bahasa ini karena penggunaan bahasa Indonesia sangat penting di lingkup instansi, teeutama Organisasi Perangkat Daerah. Pemasangan slogan Trigatra Bangun Bahasa di area Kantor Gubernur juga dapat dilakukan sebagai bentuk kampanye di lingkup instansi," jelas Lalu Moh. Faozal.
Pertemuan ini menjadi penanda awal untuk memguatkan kembali peran-peran kebahasaan dalam lingkup pemerintah Provinsi NTB. Dukungan pemerintah daerah menjadi legasi yang akan membantu tugas dan fungsi pembinaan, pengembangan, dan pelindungan bahasa dan sastra.