Diseminasi Program Prioritas Kebahasaan dan Kesastraan: Program Kemitraan Badan Bahasa dan Komisi X DPR RI Mendorong Program Berdampak Nyata di Provinsi NTB
Mataram, 20 Oktober 2025--Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berkomitmen untuk terus mendorong perluasan program kebahasaan dan kesastraan. Hal tersebut menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk menyukseskan hal tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan sinergi kemitraan dnegan Komisi X DPR RI melalui kegiatan Diseminasi Program Kebahasaan dan Kesastraan Tahun 2025 yang dilaksanakan di Provinsi NTB. Melalui kegiatan diseminasi ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa hadir untuk memastikan program prioritas kemitraan menjadi kontribusi nyata yang menyasar berbagai kalangan.
Pada kegiatan ini, hadir Wakil Ketua Komisi X DPR RI (Lalu Hadrian Irfani), Sekretaris Daerah Provinsi NTB (Lalu Mohammad Faozal), Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra (Iwa Lukmana), Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dwi Pratiwi), perwakilan OPD Provinsi NTB dan Kota Mataram, perwakilan perguruan tinggi, akademisi, budayawan, komunitas literasi, media massa, dan tenaga pendidik di satuan pendidikan Kota Mataram. Bertempat di Aula Selaparang, Hotel Lombok Raya Mataram, kegiatan yang menyasar 123 peserta ini memastikan kehadiran berbagai unsur masyarakat memiliki peran strategis dan kontribusi dalam dialog pembangunan. Berdasarkan laporan kemitraan dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dwi Pratiwi, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Provindi NTB, plaksanaan kegiatan kemitraan ini merupakan program kemitraan antara Badan Bahasa dan Komisi X DPR RI. Ada tig tujuan utama, yaitu untuk melaksanakan diseminasi program pengembangan dam pembinaan bahasa, melaksanakan konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan program prioritas kebahasaan dan kesastraan, dan menguatkan kerja sama Badan Bahasa dan pemerintah daerah melalui Balai Bahasa Provinsi NTB. Narasumber kegiatan, yaitu Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, dan Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra.
Senada dengan penjelasan laporan dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa, Iwa Lukmana berkesemlatan memberikan sambutan seklaigus membuka acara secara resmi. Ia memgungkapkan bahwa Badan Bahasa memiliki program kemitraan dengan Komisi X DPR RI dalam memperjuangkan urusan pendidikan, bahasa, dan kebudayaan. Badan Bahasa merupakan Eselon I di bawah Kememterian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memiliki empat ugas besar, yaitu lengembangan, pembinaan, pelindungan, dan penginternasionalan bahasa dan sastra. "Kami berharap kegiatan ini menjadi sarana dialog produktif dalam pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan. Kegiatan ini juga menjadi wahana jejaring para peserta dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan yang luas tentang program Badan Bahasa" ungkapnya saat memberikan sambutan.
Berikutnya, kegiatan masuk ke dalam sesi pemaparan materi. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menuturkan bahwa target serta harapan pada tahun 2026 adalah Badan Bahasa akan memiliki program yyang lebih luas dan menyentuh sasaran secara langaung. Melihat program Presiden maka program harus menyentuh masyarakat secara langsung. Memgingat bahasa adalah cerminan peradaban maka di sinilah pentingnya peran Badan Bahasa dalam menjaga dan melanjutkan peran kebangsaan ini. "Kami memandang peran prioritas Badan Bahasa seperti Revitalisasi Bahasa Daerah, literasi kebahasaan, dan penguatan ekosistem sastra dalam mengguatkan peran bangsa dan negara. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Badan Bahasa terus kami dorong untuk melaksanakan kegiatan yang menyentuh masyatakat secara langsung," tutur Mamiq Irfani, sapaan Lalu Hadrian Irfani.
Menurutnya, kenaikan anggaran Badan Bahasa di tahun 2026 sebagai upaya Komisi X DPR RI untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Badan Bahasa secara utuh. Meskipun begitu, anaggaran Badan Bahasa sebenarnya tidak terlalu besar dibandingkan unit kerja lainnya di bawah Kemendikdasmen. Akan tetapi, hal ini menjadi permulaan untuk teris mwningkatkan kinerja lembaga publik. "Jika kegiatan terus berjalan dengan baik, tentu kami dari Komisi X DPR RI akan mendorong kenaikan anggaran dalam rangka peningkatanan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah. Kegiatan ini bukan hanya tugas dan fungsi pengawasan, tetapi juga keberpihakan anggaran dalam pengembangan pendidikam bahasa dan sastra yang dilakukan oleh Komisi X DPR RI," tandasnya menguatkan peran keberpihakan anggaran dalam peningkatan kinerja Badan Bahasa.
Ia juga menyinggung peran pemerintah dalam mengembangkan kerja sama luar negeri dalam rangka penguatan kemampuan berbahasa Indonesia. Komisi X DPR RI mendorong Badan Bahasa untuk meningkatkan kompetisi kreatif dan literasi digital masyarakat. Bahasa Indonesia kini semakin diminati oleh bangsa asing dan pengajaran Bahasa Indonesia semakin banyak. Hal ini digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu ditingkatkan bersama. Ia menyarankan Badan Bahasa untuk aktif melaksanakan dna memgawal program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan program yang menyentuh masyarakat secara langsung. Komisi X DPR RI juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah untuk bersinergi dalam menyukseskan program Badan Bahasa dan mencantumkan anggaran literasi daerah. "Baiknya literasi dapat diakomodasi dalam anggaran pemerintah daerah. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat," tambahnya menerangkan peran pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan pemerintah daerah harus aktif dalam mendorong kesuksesan program pembinaan Bahasa Indonesia di ruang publik. Untuk itu, pentingnya peranan pemerintah daerah dan sinergi dengan berbagai lembaga. Gayung bersambut, Sekretaris Darrah Provinsi NTB, Lalu Mohammad Faozal mencetyslan gagasan diskusi gerakan bersama yang menghadirkan materi penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar pada semua fasilitas publik di NTB. Pemerintah Provinsi NTB akan mengupayakan ruang publik yang cukup untuk pemartabatan Bahasa Indoneia. Misalnya, fasilitas publik di bandara, kebanyakan memggunakan bahasa asing. Tidak ada penggunaan bahasa Indonesia. Tugas bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Balai Bahasa Provinsi NTB di tahun 2026 adalah menyusun dan memproduksi papan informasi penggunaan Bahasa Indonesia di setiap fasilitas publik di bandara dan tempatt lainnya.
Berdasarkan penuturannya, di Australia, Bahasa Indonesia telah masuk menjadi kurikulum karena banyak warga Australia yang berlibur ke Indonesia. Mereka berpikir bahhwa penting untuk mengetahui dan mempraktikkan Bahasa Indonesia. Tugas berikutnya adalah sosialisasi. "Kita memastikan bahwa di semua failitas ruang publik, sosialisasi dan pendampingan penggunaana bahasa Indonesia dapat diintensifkan. Berikutnya, penguatan nilai bahasa dan budaya di lingkup pendidikan SMA. Pengayaan bahasa daerah, misalnya bahasa Sasak juga perlu digencarkan dan dikuatkan," tegas Faozal. Ia juga menyatakan kesiapan mendukung penandatanganan Nota Kesepakatan antara Badan Bahasa dan Pemerintah Provinsi NTB dan 10 pemerintah kabuoaten/kota di NTB demi kelanvaran dannleberhasilan program pemartabatan Bahasa Indonesia di Provinsi NTB.
Dukungan, harapan, dan upaya sinergi yang telah dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB merupakan harapan sekaligus motivasi untuk Badan Bahasa menggiatkan program prioritas di Provinsi NTB. Hal teesebut dikuatkan kembali oleh Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa, Iwa Lukmana, dalam paparannya. Menurutnya, kegiatan Diseminasi Program Prioritas Kebahasaan dan Kesastraan yang menyasar Provinsi NTB hari ini merupakan wujud komitmen untuk tidak hanya menyebarkan informasi kepada masyarakat, tetapi membangun jalinan dan pemantik kontribusi dari berbagai unsur masyarakat. Ia meyakini bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memajukan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan dna pemakuan bahasa dan budaya. Ada empat program prioritas Badan Bahasa, yaitu peningkatan kecakapan literasi, pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia, pelestarian bahasa da sastra daerah, dan penginternasionalan Bahasa Indonesia. "Kami telah mengupayakan internasionalisasi saatra melalui penerjemahan. Badan Bahasa turut membiayai penerjemaham antara penerbit Indonesia dan penerbit luar negeri. Hal ini sebagai upaya penguatan untuk mendorong penerjemahan sastra yang lebih luas," terangnya dala sesi diskusi. Sejauh ini penginternasionalisasian bahasa dan sastra baru dijalankan oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Luar Negeri. Ia berharap bahwa ke depannya tugas internasionalisasi sastra ini dapat dijalankan juga oleh kementerian terkait.
Seluruh bahan pemaparan memantik diskusi terkait peran pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kemerataan akses informasi dan akses pendidikan bermutu bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Melalui progtam prioritas Badan Bahasa, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian kembali menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi pemantik untuk memgembangkan peran pemerintah. Komisi X DPR RI mendukung Badan Bahasa dalam program penyediaan guru bahasa daerah yag berperan strategis dalam pendidikan dan pelestarian bahasa dan budaya daerah; keberpihakan anggaran melalui peningkatan alses anggaran untuk mengawal jalannya program prioritas yang lebih luas menjangkau masyarakat, termasuk masyarakat NTB; komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta msyarakat; dan pemartabatan Bahasa Indonesia di ruang publik yang harus sejalan dan didukung penuh oleh pemerintah daerah.
Hal ini semakin dikuatkan oleh Sektetatis Daerah Provindi NTB. Menurutnya, seluruh hasil diseminasi program prioritas pada kegiatan ini akan semakin kuat dan bermuara pada penandatanganan Nota Kesepakatan antara Badan Bahasa dan pemerintah daerah di NTB. Untuk itu, kesempatan ini membuka sinergi langkah bersama ke depannya. Pemwrintah daerah siap mendukung semua kebijakan yang berdampak positif pada pembangunan daerah melalui Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan UPT Badan Bahasa di Provinsi NTB.