Perkuat Komitmen Pemerintah Daerah, Balai Bahasa Provinsi NTB Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Antarinstansi Revitalisasi Bahasa Daerah Tahun 2026
Mataram, 24 Februari 2026--Pelindungan bahasa dan sastra menjadi salah satu program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Program yang telah berjalan sejak tahun 2022 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini bertajuk Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD). Pada tahun 2026, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengawali pelaksanaan RBD dengan kegiatan Rapat Koordinasi Antarinstansi secara daring.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Dora Amalia dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTB selaku perwakilan Gubernur, kepala dinas pendidikan dari 10 kabupaten/kota se-Provinsi NTB, dan perwakilan kepala SD dan SMP sebagai peserta.
Zamzam Hariro selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dan berkontribusi aktif dalam kegiatan ini. Ia menegaskan tujuan utama pelaksanaan kegiatan. “Hari ini kita akan merumuskan komitmen bersama yang dituangkan dalam berita acara sebagai bentuk pembagian tugas dan peran antara Balai Bahasa Provinsi NTB dan pemerintah daerah dalam pelindungan bahasa daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Dora Amalia selaku Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menyampaikan harapannya. “Sesuai Undang-Undang, pelestarian bahasa daerah menjadi program yang berkelanjutan yang dimotori langsung oleh pemerintah daerah. Kami dari Badan Bahasa dan Balai Bahasa sebagai UPT sifatnya mendukung dan memfasilitasi jalannya pelestarian bahasa daerah,” ujarnya.
Kegiatan pun diisi dengan pemaparan materi terkait praktik baik pelestarian bahasa daerah di sepuluh kabupaten/kota. Harapannya, setiap peserta dapat meniru ataupun mengadopsinya sehingga pelaksanaan pelestarian bahasa daerah, khususnya di ranah pendidikan, makin teratur.
Pelestarian bahasa daerah di Provinsi NTB terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dan mendapat perhatian luas dari berbagai pihak. Program ini makin kuat sebagai bagian dari agenda pemerintah daerah. Namun demikian, diperlukan langkah yang lebih konkret, terutama dalam penyelenggaraan kurikulum muatan lokal bahasa daerah di seluruh kabupaten/kota.