Targetkan Keterlibatan Penuh Pemda dalam Menjalankan Program Prioritas, Balai Bahasa Provinsi NTB Lakukan Audiensi dengan Sekda Provinsi NTB
Mataram, 3 Juni 2026--Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menegaskan bahwa keterlibatan Pemda dalam setiap program yang dilaksanakan oleh setiap UPT menjadi hal fundamental. Oleh karena itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan aksi Jemput Bola Pelayanan Kebahasaan dan Kesastraan (Jempol). Salah satu tahapan dalam melakukan program Jempol adalah dengan menyosialisasikan program kebahasaan dan kesastraan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Bersama Tim Pembinaan Balai Bahasa Provinsi NTB, Ari Andrasyah Isa selaku kepala menjelaskan program yang telah dilakukan oleh Balai Bahasa. Di antara program prioritas adalah revitalisasi bahasa daerah, pengutamaan bahasa negara, dan internasionalisasi bahasa Indonesia. Selanjutnya, ia menekankan peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia masyarakat. "Kami membawa titipan dari Mendikdasmen dan Mendagri berupa Peraturan dan SE terkait Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Kami berharap dengan ini, kerja sama dan komitmen dalam menjaga bahasa persatuan datang dari pemerintah pusat dan daerah," ujarnya. Tim turut menyiapkan contoh SK Tim Pengawas Penggunaan Bahasa Indonesia yang berisi perangkat daerah dan diketuai oleh Sekretaris Daerah sebagai referensi.
Abdul Chair, Sekda Provinsi NTB yang baru menjabat selama beberapa bulan terkahir menanggapi dengan antusias SE Mendagri tersebut. Ia menggali informasi terkait jumlah Bahasa daerah di Nusa Tenggara Barat, bahasa daerah yang wajib direvitalisasi, dan keadaan penggunaan bahasa Indonesia dan asing di Provinsi Nusa Tenggara Barat. "Bahasa daerahnya cukup beragam, ya. Saya kira memang penting untuk dilakukan revitalisasi dan dibuat tim dari pemerintah daerah," ujarnya.
Sebelumnya, koordinasi serupa telah dilakukan bersama pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Namun, sampai saat ini belum ada kabupaten dan kota yang menerbitkan SK Tim Pengawas Penggunaan Bahasa Indonesia. Dengan terbitnya SK dari pemerintah provinsi, diharapkan daerah setingkat kabupaten dapat turut bergerak.
Selepas mengunjungi Sekda Provinsi NTB, Tim bergerak ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat. Tim disambut oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat. Ia menyatakan dukungan terhadap seluruh program yang dijalankan oleh Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di antara program yang sangat dibutuhkan adalah peningkatan literasi. Tindak lanjut pembuatan SK Tim Pengawasan Penghunaan Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Sekda Kabupaten Lombok Barat juga akan dibantu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat.