Upayakan Pengembangan Literasi Wilayah 3T, Kepala Kantor Provinsi NTB Berpartisipasi dalam Penyusunan Rancangan Awal RPJPN 2025--2045
Mataram, 15 Juni 2023--Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat , Puji Retno Hardiningtyas, menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025--2045 dengan tema "IE Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju" yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Aston Inn Mataram tersebut bertujuan untuk menajamkan rancangan awal RPJPN 2025--2045 bersama dengan berbagai pemangku kepentingan.
Pada kegiatan ini, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berkesempatan menyampaikan pandangan dalam sesi diskusi. Ia mengungkapkan bahwa Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki tiga program atau isu strategis, yaitu literasi, pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia.
"Pandangan saya terkait dengan kebijakan penerapan literasi kelas awal bahwa peran ini menjadi bagian dari isu strategis dan program rencana strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek, salah satunya literasi kebahasaan dan kesastraan. Hal yang menjadi permasalahan berkepanjangan adalah ketersediaan bahan bacaan literasi, baik berbahasa Indonesia maupun daerah. NTB adalah wilayah kepulauan, jarak tempuh dan lokasi yang masuk kategori 3T, dan adanya hambatan jaringan internet yang tidak merata. Tugas Kantor Bahasa Provinsi NTB melaksanakan pemasyarakatan dan pelindungan kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerja. Melihat peran dan fungsi tersebut, Kantor Bahasa Provinsi NTB telah melaksanakan program penyediaan bahan bacaan literasi, tetapi tidak dapat merata sampai ke wilayah 3T. Untuk menunjang hal tersebut, peran pemerintah daerah, sekolah, komunitas, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun masyarakat yang literat. Selain itu, dukungan anggaran dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional melalui program literasi baca-tulis dan digital perlu ditambah di wilayah 3T," ungkapnya menyatakan pandangan terkait isu strategis literasi awal yang disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, Kamis (15/6).
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan yang diwakili oleh plt. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Didik Darmanto menyampaikan bahwa saat ini Bappenas telah menyusun RPJPN 2025--2045 dan pada waktu yang bersamaan Presiden Joko Widodo meluncurkan RPJPN di Jakarta.
"Visi Indonesia 2045, yaitu negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Tema ini untuk menggambarkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki ekonomi, politik, dan budaya yang kuat sebagai poros dunia. Visi ini dilandasi visi abadi, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bangsa Indonesia membutuhkan transformasi. Indonesia memiliki 8 misi dan 17 arah pembangunan yang menggambarkan semangat Indonesia. Kita bisa memiliki terobosan-terobosan baru dengan cakupan yang lebih luas dan dampak yang signifikan. Kita akan fokus pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola," paparnya menjelaskan visi Indonesia 2045 sebagai bagian dari pelaksanaan Indonesia Emas.
Menurutnya, transformasi pendidikan menjadi penting melalui pendidikan yang merata dan berkualitas. Pembangunan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, bukan hanya kualitas pendidikan rendah, tetapi juga akses dan partisipasi pendidikan. Kesenjangan partisipasi masih terjadi, baik antarwilayah maupun status sosial. Persoalan yang menyebabkan kesenjangan, yaitu kompetensi bidang membaca, sains, dan matematika yang masih belum utuh, adanya kesenjangan kompetensi guru, keterbatasan kuantitas dan kualitas guru, distribusi guru yang tidak merata antarwilayah, dan ketersediaan prasarana pembelajaran digital belum memadai.
"Cita-cita pembangunan pendidikan pada 2045, yaitu mewujudkan SDM unggul, berdaya saing, dan sejahtera, yakni dengan indikator nilai PISA naik sesuai target rata-rata nasional. Kita berupaya negara kita setara negara maju dengan berbagai indikator. untuk mencapai sasaran tadi, kami telah merumuskan arah dan kebijakan pendidikan. Ini bukan hasil akhir, tentu akan ada penyempurnaan. Untuk itu, kami melaksanakan Forum Konsultasi Publik ini untuk mendapatkan sumbangsih saran dan hasil telaahan," lanjut Didik Darmanto mengakhiri sambutannya.
Selanjutnya, kegiatan difokuskan pada diskusi bersama terkait Rancangan Awal RPJPN 2025--2045 dengan tema khusus pendidikan. Terdapat tiga narasumber yang menguatkan pemahaman kondisi di daerah dengan relevansi RPJPN 2025--2045. Ketiga narasumber tersebut, yaitu Pengurus PB Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyah, Khirjan Nahdi, Universitas Multimedia Nusantara, Doni Koesoema, dan staf khusus Presiden RI Bidang Pendidikan dan Inovasi, Billy Mambrasar.
Pembahasan diskusi berfokus pada isu strategis perencanaan pembangunan transformasi pendidikan, salah satunya pengembangan literasi awal. Hal ini menjadi fokus bahan masukan pengembangan literasi awal di wilayah 3T yang disampaikan oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ia juga menambahkan bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki slogan Trigatra Bangun Bahasa, yaitu Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing. Hal tersebut perlu dikuatkan dalam pelaksanaan bernegara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Sebelumnya, Direktor Inovasi, Marc Heyward, berkesempatan menyampaikan sambutan. Ia menuturkan bahwa perencanaan pembangunan nasional membutuhkan waktu panjang dengan berbagai tantangan.
"Kita perlu waktu untuk pengembangan provinsi, kemampuan sistem, mengubah pola pikir, melaksanakan kebijakan pemangku kepentingan, ekosistem, dan komunitas umum yang semuanya satu kesatuan dan berdampak pada pembangunan negara. Jadi, pesan saya hari ini adalah kita perlu menggali pengalaman dari lapangan dan memperkaya proses perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional," ujarnya mengajak para peserta yang hadir untuk belajar dari proses pembangunan nasional.
Hal ini juga sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat peluncuran Rancangan Awal RPJPN 2025--2045 di Jakarta. Presiden menyerukan bahwa masyarakat Indonesia harus punya perencanaan, visi misi, dan strategi yang taktis karena Indonesia juga berkompetisi dengan negara lain.