Kantor Bahasa Provinsi NTB Lakukan Studi Tiru ZI-WBK ke KPPN Mataram
Mataram, 27 Maret 2024-- Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kajian tiru pelaksanaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram. Selain sosialisasi bahwa Kantor Bahasa Provinsi NTB kini juga menerapkan ZI-WBK, kunjungan studi ini bertujuan untuk melakukan observasi praktik baik yang dilakukan KPPN Mataram setelah tahun 2019 lalu dinyatakan memperoleh predikat ZI-WBK. Kunjungan kali ini terutama untuk mendapat masukan dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI-WBK Kantor Bahasa Provinsi NTB tahun 2024.
Studi tiru dilakukan oleh koordinator dan wakil koordinator tim RBI Kantor Bahasa Provinsi NTB serta tujuh anggota dari masing-masing pengungkit. Tim RBI Kantor Bahasa disambut langsung oleh Bandung Sapardi, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan sekaligus Koordinator Tim RBI KPPN Mataram. Saat pertama kali datang, Tim RBI Kantor Bahasa diajak berkeliling kantor untuk menyaksikan fasilitas penunjang dalam meraih ZI-WBK.
"Kami senang bila bisa berbagi praktik baik. Bagi kami, ini termasuk program Pulau Integritas. Sesi Berbagi yang kami berikan kepada satker lain yang ingin meraih ZI-WBK," tuturnya sambil menunjukkan Pojok ZI, area yang dibuat khusus untuk mendokumentasikan hal-hal terkait pencapaian ZI-WBK KPPN Mataram. Dalam Pojok ZI juga terdapat kode respon cepat menuju booklet yang berisi dokumentasi pelaksanaan ZI yang berhak diketahui khalayak publik. Hal ini dirasa patut ditiru olen Kantor Bahasa.
Usai berkeliling kantor KPPN, tim RBI diajak untuk berkumpul di ruang pertemuan untuk berdiskusi terkait pengisian LKE. Dalam sesi diskusi, masing-masing perwakilan tim pengungkit berkesempatan mengajukan pertanyaan. Kilep Mariani selaku Koordinator Tim RBI Kantor Bahasa menjelaskan bahwa sejatinya LKE bukanlah hal baru bagi Tim RBI Kantor Bahasa Provinsi NTB. Total, Kantor Bahasa telah melakukan pengisian LKE sebanyak 3 kali dan tahun ini menjadi kali keempat. Hanya saja, beberapa kebingungan masih sering ditemui, terutama terkait isi deskripsi dan kelengkapan data.
Menangapi hal ini, Bandung menyampaikan bahwa dokumentasi menjadi hal yang terpenting dalam pengisian LKE. Setiap praktik pelaksanaan pewujudan ZI-WBK perlu ditangkap dalam bentuk foto, notulensi, atau berita. Tentu saja, dibuat pula laporan. Dari data-data tersebut, deskripsi dapat dibuat dengan lebih terstruktur.
Selain itu, hal yang paling banyak dibahas adalah terkait pelayanan publik. Beberapa pertanyaan terkait survei dilontarkan oleh Lale Datil selaku perwakilan pengungkit VI. Ia menanyakan frekuensi dan metode survei yang dilakukan KPPN untuk menjaring saran dan kepuasan pelayanan masyarakat. Jadi, semuanya, termasuk pengisian survei masyarakat, kami laksanakan bulanan, triwulanan, dan per semester tergantung jenis surveinya sesuai Arahan kantor pusat,” Wayan selaku tim RBI KPPN menerangkan.
Selain itu, beberapa pertanyaan terkait fasilitas dan integritas juga dikonfirmasi oleh tim lainnya. "Apalagi terkait standar integritas, tentu kami utamakan. Kami pastikan integritas muncul dalam diri setiap pegawai. Kalau integritas sudah ada, berbagai inovasi yang membuat kinerja lebih fleksibel dapat diterapkan," jelas Bandung ketika ditanya terkait sistem fleksibel, responsif, cerdas, dan sehat (FRESH) Office yang kini digunakan dalam lingkungan DJPb untuk membuat ZI-WBK tidak hanya menyasar masyarakat, tetapi juga pelayanan kepada pegawai.
Kunjungan ini tidak akan menjadi kunjungan terakhir Kantor Bahasa Provinsi NTB ke KPPN. Sesuai Arahan Kepala Kantor Bahasa, Dr. Puji Retno Hardinjngtyas, akan ada studi tiru lanjutan dengan waktu dan keleluasaan yang lebih besar yang secara langsung akan didampingi oleh Kantor Bahasa Provinsi NTB. Sebelumnya, Kilep Mariani juga menyampaikan harapan Kepala Kantor agar pendampingan inisiatif tidak hanya berasal dari Kantor Bahasa, tetapi juga dari KPPN sehingga kelak KPPN dapat melakukan evaluasi secara langsung di Kantor Bahasa.