Kantor Bahasa Provinsi NTB Lakukan Pemantauan Penggunaan Bahasa Indonesia di Kota Bima
Kota Bima, 29 April 2024—Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melaksanakan Kegiatan Layanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum dalam Rangka Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Tata Naskah Dinas di Kota Bima dan Kabupaten Bima, pada Selasa, 30 April 2024. Kegiatan tersebut diawali koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Bima pada Senin, 29 April 2024 di Ruang Kerja Sekretariat Daerah Kota Bima. H. Mukhtar selaku Sekda Kota Bima menyatakan kesiapan dan dukungan untuk kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan dilaksanakan di Aula Wali Kota Bima.
“Seperti tahun lalu, saya sudah mempersiapkan materi yang akan saya bawakan esok hari. Kami menganggap kegiatan ini seperti kegiatan tahunan di Kota Bima karena sudah terlaksana selama 3 tahun berturut-turut. Pemerintah Kota Bima tentunya sangat mendukung kegiatan ini. Harapan kami semoga kegiatan ini akan terus dilaksanakan sehingga praktik baik penggunaan bahasa Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya, ” ungkap Sekretaris Daerah Kota Bima, H. Mukhtar.
Selain itu juga melaksanakan pemantauan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah terlibat pada tahun sebelumnya.
Tim mengunjungi 8 OPD di Kota Bima, 8 OPD di Kabupaten Bima, dan 10 sekolah di Kota Bima dan Kabupaten Bima.
Koordinator KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Toni Samsul Hidayat, menjelaskan bahwa kegiatan pemantauan ini merupakan tindak lanjut kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
“Setiap lembaga yang terlibat tentu akan kami pantau penggunaan bahasa di ruang publik dan tata naskah dinasnya selama 3 tahun pelatihan. Penggunaan bahasa negara yang benar kian hari kian memprihatinkan. Meningkatnya intensitas penggunaan bahasa asing di ranah resmi menunjukkan bahwa sebenarnya muruah bahasa negara kita mendapat tantangan yang tidak bisa dianggap enteng. Diharapkan pada akhir pelatihan, lembaga yang ikut serta bisa menjadi lembaga model dalam penggunaan bahasa, baik di ruang publik maupun dalam tata naskah dinas,” jelasnya.
Kegiatan ini diharapkan akan berdampak pada lembaga-lembaga lain dengan cara pengimbasan yang nantinya akan dilakukan oleh lembaga-lembaga yang menjadi sasaran pelatihan.