Penguatan Program dan Kedaulatan Bahasa: Rapat Koordinasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Jakarta
Jakarta Pusat, 26 Oktober 2024--Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Puji Retno Hardiningtyas, bersama tim mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kegiatan yang mengangkat tema "Mengukuhkan Program dan Organisasi untuk Kedaulatan Bahasa" ini dilaksanakan di Hotel Sultan Jakarta. Pada kegiatan ini, Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan arahan kepada tim yang mengikuti kegiatan untuk memperkuat sektor program, anggaran, kinerja organisasi, dan tata laksana. Ia berharap bahwa tim yang hadir dapat meningkatkan kompetensi dan memberikan kontribusi penataan kinerja anggaran dan tata laksana lembaga.
Pada kegiatan ini, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Aminudin Aziz, berkesempatan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Ia menuturkan hal-hal penting dalam rapat koordinasi hari ini.Ada beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu, pertama, usia kabinet baru 6 hari, tetapi pelaksanaan kinerja terus berjalan. Kedua, posisi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ketiga, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menekankan pentingnya kedaulatan.
"Kata kedaulatan menjadi kata kunci politik pengembangan bahasa dan sastra paling tidak dalam 5 tahun ke depan. Konteks kedaulatan bahasa dan kelestarian bahasa daerah. Muncul rumusan 10 butir rencana yang harus disiapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terkait kedaulatan bahasa Indonesia," paparnya saat memberikan arahan mengenai arah kebijakan pelaksanaan bahasa dan sastra ke depan.
Adapun butir-butir rencana tersebut, yaitu, pertama, penguatan perangkat dan sistem kebahasaan. EYD masuk edisi kelima dan KBBI edisi keenam yang terus berkembang.Kedua, penguatan posisi pembelajaran Bahasa Indonesia dan bahasa daerah di dalam kurikulum persekolahan. Posisi bahasa daerah dapat menjadi muatan lokal dan ketetapannya ada pada kepala daerah. Ketiga, pembinaan lingkungan kebahasaan di ruang publik. Keempat, pelibatan pemengaruh dan kampanye media dalam pemartabatan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah. Kelima, pengisian pos bahasa Indonesia di UNESCO. Keenam, peta jalan literasi Indonesia. Ketujuh, penguatan UKBI. UKBI akan menjadi alat uji resmi Bahasa Indonesia. Kedelapan, Lomba Menulis Karya Sastra untuk siswa dan mahasiswa. Kesembilan, peningkatan kapasitas mutu guru bahasa Indonesia. Kesepuluh, penguatan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah internasional.
Pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa senada dengan laporan yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin. Ia melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja anggaran dan program. Ia menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan yang telah memberikan pendampingan peningkatan kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
"Program-program yang kami jalankan dapat berjalan dengan baik karena adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai mitra lembaga. Mitra kerja Badan Pusat Statistik telah mengawal penyusunan indeks kebahasaan, perguruan tinggi, Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, dan Biro Organisasi dan Tata Laksana, telah mendukung program kami dan menjadi mitra terbaik untuk menambah nilai capaian kinerja," pungkasnya mengapresiasi dukungan kemitraan berbagai lembaga dalam mewujudkan keberhasilan capaian program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa rapat kerja ini mengusung tema penting, yaitu penguatan program dan kinerja anggaran.Ia berharap bahwa sampai akhir tahun ini seluruh capaian dapat tercapai dengan kinerja terbaik. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga akan memasuki rencana strategis tahap berikutnya, yaitu tahun 2025--2029 dengan pemerintahan baru yang tentunya harus diikuti dan dipedomani.
Narasumber yang memberikan penguatan kegiatan, yaitu Amich Alhumami (Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas RI) menyampaikan materi "Arah Kebijakan Pembangunan Bahasa dan Sastra" dan Hafiz (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan) menyampaikan materi "Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran". Dengan adanya penguatan dari para narasumber, diharapkan penguatan kinerja dan tata laksana berjalan maksimal.