Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Dorong Kebersamaan dan Disiplin Pegawai Balai Bahasa Provinsi NTB

Mataram, 1 November 2024--Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, melakukan kunjungan ke Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan sekaligus berdiskusi dengan para pegawai Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Puji Retno Hardiningtyas, mewakili seluruh pegawai mengungkapkan rasa terima kasih atas kunjungan pembinaan, pemberian arahan, diskusi, dan penguatan silaturahmi pimpinan dan pegawai.

Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah berupaya menguatkan kebersamaan antarpegawai di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui rapat kerja yang diadakan di Jakarta pada tanggal 25--29 Oktober 2024 lalu. Lebih lanjut ia berharap bahwa seluruh pegawai dapat hadir di acara besar bersama UPT lainnya dengan agenda utama adalah rapat kerja anggaran, organisasi, dan tata laksana. Sementara itu, Porseni hanya sebagai selingan.

"Selamat atas usaha luar biasa kepada semuanya. Satu tahun kita telah berjuang. Sejak akhir tahun 2022, dilanjutkan pada tahun 2023, kita telah memulai langkah akhir. Akhirnya Peraturan Menteri tentang Balai dan Kantor Bahasa di lingkup Badan Bahasa telah disahkan. Tentunya, kita semua berjuang selama dua tahun ini," pungkasnya menyatakan apresiasi atas kenaikan eselonisasi Kantor Bahasa menjadi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat di Ruang Anjani.

Menurutnya, pertama, itulah dinamika organisasi lembaga pemerintah. Penilaian berbasis pada data yang valid, dukungan data benar dan sesuai. Tidak ada proses yang tercerai-berai sehingga Nusa Tenggara Barat mendapatkan hasil yang sesuai. Kedua, bukan hanya sekadar menaikkan atau mengubah dari kantor ke balai, perlu adanya pemahaman identifikasi perbedaan balai dan kantor bahasa. Pegawai harus bisa membedakan organisasi balai dan kantor bahasa, baik dari sisi penglihatan, pendengaran, dan hasil. Ketiga, Kepala Balai Bahasa, bukan dari sisi nama atau jabatan yang dilihat, tetapi juga otoritas pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. "Setidaknya ada tiga indikator kinerja, yaitu Renstra, IKK, dan Perjanjian Kinerja yang dilakukan, bisa mengatur ritme kegiatan apa saja. Jadi, tidak ada orang yang tidak mengetahui program dan anggaran kinerja lembaga," ungkapnya saat memberikan arahan lanjutan.

Ia menambahkan bahwa capaian-capaian dapat terus konsisten karena terkadang terdapat kendala bahwa kita sering ingin melakukan perubahan sesuatu, tetapi kita menginginkan sesuatu yang lain. Untuk ZI-WBK, visitasi bisa langsung, bisa juga sifatnya sembunyi atau rahasia. "Jadi, Bapak dan Ibu harus tetap menjaga rasa disiplin, komitmen, dan pemberian layanan prima kepada siapa saja. Saya kira itu menjadi misi kita memberikan layanan terbaik," tutupnya. 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah melakukan transformasi tanpa henti. Kementerian telah berubah dan pasti berdampak pada nomenklatur di bawahnya. Setiap balai dan kantor bahasa harus lebih jeli dan dinamis menyikapi perubahan ini. Selanjutnya, para pegawai melakukan dialog bersama mengenai capaian, kendala, dan ungkapan ketika melaksanakan tugas. Ada beberapa hal yang menjadi catatan khusus, yaitu permasalahan materi UKBI dan Literasi pada SMK PK, kendala pelaksanaan UKBI, peta jabatan, penyesuaian jabatan fungsional tertentu (JFT), dan kendala pada pelaksanaan tugas Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) lainnya. Tidak hanya itu, di akhir pertemuan, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berpesan kepada para pegawai untuk terus menguatkan kebersamaan, membangun relasi kerja yang lebih baik, dan komitmen pelaksanaan tugas dengan rasa disiplin dan tepat waktu.