Balai Bahasa Provinsi NTB Gelar Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi, dan Sinergi Program dan Anggaran Tahun 2025 di Kota Mataram
Mataram, 9 Desember 2024—Sebagai langkah awal menyosialisasikan program kerja Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menjalin sinergi dengan instansi terkait di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, koordinasi, dan sinergi program dan anggaran tahun 2025 di Hotel Santika, Kota Mataram. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang narasumber, yaitu Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh H. Aidy Furqan (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB), Suryani Eka Wijaya (Kepala Bidang Knowledge Management Center, Bappeda Provinsi NTB), dan Wali Kota Mataram yang diwakili oleh Yusuf (Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram). Kegiatan diikuti oleh 46 peserta yang berasal dari 25 mitra kerja sama Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 21 peserta dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dalam sambutannya, Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Puji Retno Hardiningtyas, menyampaikan apresiasi terhadap 25 mitra kerja sama. "Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh mitra kerja yang telah hadir, yakni 25 mitra kerja Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasinya untuk bekerja bersama kami dalam mewujudkan pengembangan, pembinaan, pelindungan, dan pemasyarakatan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada pelaksanaannya, selama 20 tahun sejak kantor ini berdiri, telah banyak instansi dan komunitas yang telah berkolaborasi bersama kami. Begitu pula yang hadir pada hari ini, meski lebih banyak instansi yang belum mengadakan kerja sama secara tertulis, sejatinya seluruh lembaga sudah pernah terlibat dan melibatkan kami dalam kegiatan satu sama lain," tegasnya saat menyampaikan sambutan di Aula Rinjani, Hotel Santika Mataram.
Puji Retno juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam menjalankan setiap program kerja instansi. "Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah dan program Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita menyadari pentingnya peran bahasa dalam menjaga identitas budaya, memperkuat hubungan antarwarga, serta mewujudkan komunikasi yang efektif di tengah keberagaman sosial yang ada di daerah kita. Bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Posisi yang strategis ini tidak akan berarti apa-apa apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, terstruktur, dan menjunjung asas kolaborasi."
Selaras dengan sinergi antarinstansi, H. Aidy Furqan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, menyampaikan keterkaitan program kebahasaan dan kesastraan Balai Bahasa dengan pemerintah daerah. "Gubernur terpilih, yang nantinya akan mulai bertugas pada Februari 2025, telah merumuskan tujuh visi dan misi, salah satunya sangat berkaitan dengan kebudayaan, yaitu membangun sektor pariwisata berkualitas, industri kreatif, serta mengembangkan seni budaya daerah dan prestasi olahraga. Oleh karena itu, patut kita diskusikan keselarasan program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah daerah NTB," ujarnya sebelum membuka kegiatan secara resmi.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan 15 mitra kerja yang hadir, terdiri atas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), universitas, dan lembaga/komunitas di Provinsi NTB. Kontrak Kerja Sama ini berisi perjanjian kolaborasi dalam bidang pembinaan, pelindungan, dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.
Setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber kegiatan secara panel. H. Aidy Furqan, Puji Retno, Suryani Eka Wijaya, dan Yusuf bergantian memaparkan materi masing-masing. Diskusi dibuka oleh Yusuf yang memaparkan Kebijakan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik dan Tata Naskah Dinas di Kota Mataram. Dalam paparannya, Yusuf menjelaskan pentingnya penggunaan bahasa negara di ruang publik dan tata naskah dinas. "Ada tiga poin penting penggunaan bahasa negara di ruang publik, yaitu sebagai identitas nasional, mempermudah akses pelayanan publik, dan efisiensi tata kelola pemerintahan." Namun, menurutnya hal tersebut juga mengalami kendala seperti kurangnya kepedulian dan pemahaman terhadap bahasa negara, pengaruh bahasa asing, dan sumber daya manusia yang terbatas.
Aidy Furqan memaparkan kebijakan dan strategi membangun dimensi pendidikan dan kebudayaan. Menurutnya, ada empat poin penting dalam pemajuan kebudayaan. "Ada empat upaya pengarusutamaan kebudayaan pada satuan pendidikan melalui penguatan aktivitas pemajuan kebudayaan yang terus digalakkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, yaitu: 1) Program Sabtu Budaya, Pojok Ekspresi, dan Wisata Belajar atau Edukasi Budaya; 2) Memperdengarkan lagu wajib nasional dan daerah; 3) Pengembangan objek pemajuan kebudayaan daerah; dan 4) Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Daerah NTB."
Sesuai pemaparan Aidy Furqan, Suryani Eka Wijaya (Bappeda Provinsi NTB) memaparkan arah pembangunan dan pelindungan bahasa dan kebudayaan di NTB. Suryani menitikberatkan arah pembangunan NTB melalui kemajuan pembangunan kebudayaan NTB. "Seperti yang telah diketahui, pada dimensi budaya literasi dari tahun ke tahun, mulai tahun 2021, 2022, dan 2023, Provinsi NTB selalu meningkat, terlihat dari poin persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci, baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir (45,04%, 48,23%, dan 51,79%); persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir (54,00%, 60,10%, dan 63,28%); dan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat (8,70%, 9,79, dan 8,79%)."
Puji Retno menjelaskan tentang program kerja Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai narasumber terakhir. "Sesuai dengan mandat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki empat program utama pada tahun 2025 mendatang, yaitu Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran...
"Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah, Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia," paparnya.
Puji Retno juga menjelaskan tentang transformasi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, nomenklatur Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian, berdasarkan surat undangan Kementerian PANRB pada tanggal 2 Desember 2024, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kini berganti nama menjadi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).
Setelah pemaparan narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi masing-masing Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada peserta kegiatan. Pada pelaksanaannya, secara bergantian setiap Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) menjelaskan program kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya, mulai dari KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum, KKLP Penerjemahan, KKLP Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, KKLP Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, KKLP Perkamusan dan Peristilahan, KKLP Literasi, dan KKLP Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.