Sinergi untuk Inklusi Balai Bahasa Provinsi NTB Hadiri Lokakarya Gender, Disabilitas, dan Perubahan Iklim
Lombok Tengah, 13 Desember 2024—Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadiri kegiatan Lokakarya Analisis Gender, Disabilitas, Inklusi Sosial, dan Perubahan Iklim. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Tengah bekerja sama dengan Inovasi NTB dihadiri oleh 53 peserta yang terdiri atas berbagai perwakilan lembaga Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan dalam menganalisis isu gender, disabilitas, inklusi sosial, dan perubahan iklim untuk diintegrasikan dalam perencanaan guna mendukung pembangunan yang lebih berkualitas.
Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Puji Retno Hardiningtyas, diwakili oleh Nurcholis Muslim (Widyabasa Ahli Muda) berpesan untuk menyinergikan program dan memberikan dukungan untuk program pembangunan dan sinergi kemitraan. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari, mulai hari Kamis–Jumat, 12--13 Desember 2024 di Hotel Swiss-Belcourt, Lombok Tengah. Pada hari pertama kegiatan, seluruh peserta berkesempatan melakukan pemetaan berdasarkan kategori isu gender, disabilitas, inklusi sosial, dan perubahan iklim. Diskusi dilakukan dalam bentuk kelas gabungan yang menyinergikan pemetaan berbagai analisis berdasarkan isu-isu strategis. Pada hari kedua kegiatan, dilakukan pendalaman diskusi dengan membagi tiga kelas utama, yaitu kelas isu gender, kelas isu disabilitas dan inklusi sosial, dan kelas isu perubahan iklim. Nurcholis Muslim yang mewakili Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat hadir pada kelas isu disabilitas dan inklusi sosial.
Pada sesi diskusi ini, Nurcholis Muslim menyatakan bahwa kehadiran lembaga pemerintah sangat penting bagi teman-teman disabilitas. "Sebagai lembaga pemerintah, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berupaya menyediakan fasilitas publik disabilitas berupa toilet disabilitas, _guiding block_, dan bahan belajar buku cerita aksara Braille. Selain itu, kami juga telah menyediakan akses informasi bagi teman dengar dan teman tuli berupa aplikasi Kamus Dalam Jaringan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (Kadaring SIBI)," jelasnya saat sesi diskusi berlangsung.
Kegiatan selanjutnya, yaitu berbagi praktik baik dari beberapa perwakilan guru. Zainul Aini, guru SDN 3 Lombok Tengah, salah satu sekolah inklusi, menuturkan bahwa pernah ada siswa yang kabur dari sekolah. Setelah dianalisis, ternyata siswa yang kabur tersebut adalah siswa berkebutuhan khusus yang terlambat diidentifikasi oleh orang tua. Terkadang permasalahan utama adalah penolakan dari orang tua ketika mengetahui anaknya masuk ke dalam kategori siswa berkebutuhan khusus. Pengalaman refleksi guru disabilitas, Iman, peserta tunarungu. Informasi yang disampaikan diterjemahkan oleh salah seorang penerjemah bahasa isyarat yang hadir. "Saya sempat bersekolah di sekolah umum, sedangkan saya sendiri tuli. Jadi, saya merasa sedikit kesulitan menerima informasi. Karena tidak ada akses informasi, akhirnya saya pindah ke Bali dan bertemu dengan teman-teman tuli. Di sana, saya sempat mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, seperti akses informasi yang terbatas. Setelah melalui itu semua, akhirnya akses pendidikan yang layak didapatkan saat bersekolah di salah satu sekolah inklusi yang menyediakan akses informasi sesuai kebutuhan," tuturnya mewakili peserta disabilitas hari ini.
Diskusi dilanjutkan dengan pelibatan semua peserta yang terdiri atas empat kelompok. Kelompok I membahas peran individu, Kelompok II membahas peran masyarakat, Kelompok III membahas peran profesi, dan Kelompok IV membahas peran kebijakan. Terdapat berbagai kesimpulan atas diskusi isu disabilitas dan inklusi sosial, yaitu penguatan organisasi penyandang disabilitas, pelibatan pemangku kepentingan dan masyarakat umum, peningkatan akses publik berupa infrastruktur dan informasi, termasuk penyediaan bahan ajar pendidikan bagi penyandang disabilitas, dan pemerataan akses fasilitas dan layanan publik.