Kolaborasi untuk Pendidikan: Meningkatkan Akses, Mutu, dan Inklusifitas di Provinsi NTB
Mataram, 10 Maret 2025—Kemitraan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan BPMP Provinsi NTB telah diimplementasikan melalui berbagai kegiatan. Beberapa program strategis lembaga terus diupayakan untuk dikolaborasikan. Pada hari Senin (10/3), Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dwi Pratiwi, menghadiri kegiatan Forum Dialog Pendidikan dan Audiensi dengan Gubernur Provinsi NTB yang diselenggarakan oleh BPMP Provinsi NTB di Ruang Media BPMP Provinsi NTB. Kehadiran Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan bentuk dukungan dan upaya aktif Balai Bahasa Provinsi NTB untuk melaksanakan visi dan misi peningkatan kualitas pendidikan di NTB.
Dwi Pratiwi, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendukung penuh upaya penyamaan persepsi melalui forum diskusi tersebut. Ia berharap melalui kegiatan ini, sinergi antarlembaga tidak hanya terbatas pada ranah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen, tetapi juga melibatkan lembaga pemerintah dan nonpemerintah di Provinsi NTB. "Hal ini penting kita lakukan bersama. Melalui Forum Diskusi ini, saya berharap akan ada penyelarasan dan implementasi peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi NTB yang lebih baik, setara, dan merata," ungkapnya saat menghadiri kegiatan.
Kegiatan dibuka Kepala BPMP Provinsi NTB, Katman. Peserta berjumlah enam belas orang yang berasal dari BPMP Provinsi NTB, Balai Bahasa Provinsi NTB, Balai Guru Penggerak Provinsi NTB, Inovasi NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Asosiasi LPTK, FKIP Universitas Mataram, dan Konsorsium NTB Membaca. Pada pembukaan kegiatan, Katman menjelaskan poin-poin pembahasan hasil pertemuan di Balai Guru Penggerak Provinsi NTB sebelumnya yang melibatkan dua puluh unsur lembaga. Ada delapan poin yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut yang perlu ditindaklanjuti bersama. "Pada intinya, rekomendasi yang perlu kita laksanakan adalah peningkatan kualitas layanan yang berpedoman pada inklusi dan kesetaraan, termasuk menyusun strategi keberhasilan program ini. Selain itu, karena ada kendala koordinasi kebijakan pendidikan antarkabupaten dan kota, diperlukan semacam langkah awal untuk menjembatani jarak antarlembaga," jelas Katman dalam pengantar awal diskusi.
Lebih lanjut ia menjelaskan lanskap ekosistem pendidikan di NTB, hasil refleksi berkaitan dengan tingkat kolaborasi antarpemangku kepentingan, dan strategi sinergi kolaborasi antarmitra lembaga di masa efisiensi. "Perlu ada forum bersama yang dapat mengomunikasikan kebijakan peningkatan kualitas layanan yang setara dan perluasan akses pendidikan. Dua hal yang menjadi fokus adalah perlunya kesepakatan atau pemberian opsi pembentukan lembaga dan persiapan materi atau langkah audiensi dengan Gubernur Provinsi NTB mengingat salah satu konsen program Gubernur NTB adalah pendidikan. Ada masukan dari lintas pemangku kepentingan agar kebijakan bisa didorong melalui diskusi dengan Gubernur NTB sehingga program efisiensi anggaran dapat diaplikasikan secara optimal," imbuh Katman.
Hal senada didukung dan dikuatkan oleh perwakilan Inovasi NTB, Lalu Ari Irawan. Ia menuturkan bahwa matriks lembaga telah mencantumkan lima prioritas rencana kerja. "Peluang kita cukup besar dalam melakukan kolaborasi dalam banyak hal. Gubernur NTB juga mempunyai visi membawa pendidikan ke aspek global dengan penguatan kualitas dan kesetaraan. Memang kita perlu membentuk ruang diskusi antarpelaku pendidikan untuk berbagi informasi secara intensif dan sama-sama menyukseskan kualitas pendidikan unggul di NTB. Pada hari ini, kita mencoba mengupayakan dan merealisasikan hal tersebut,” tandas Ari.
Isu prioritas pemangku kepentingan di NTB, pertama, peningkatan akses, mutu, dan inklusivitas layanan yang terdiri atas mutu literasi, angka anak tidak sekolah (ATS), dan pendidikan inklusif dan kedua, strategi peningkatan akses, mutu, dan layanan yang terdiri atas peningkatan akses layanan pendidikan, kompetensi guru, dan spektrum kolaborasi, dari level bekerja sama menuju tingkatan yang lebih tinggi, yaitu integrasi.
Selanjutnya, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi NTB, Wirman Kasmayadi, memberikan tanggapan. Menurutnya, distribusi guru menjadi program yang selaras dengan ranah tugas advokasi yang dilaksanakan oleh BPMP dan BGP Provinsi NTB. Guru menjadi materi vital yang terus digarap untuk diambil kebijakan yang membawa dampak luas kepada masyarakat. Hal yang sama juga diutarakan oleh Jamaluddin, Ketua Inovasi NTB. Menurutnya, analisis retribusi dan pemetaan guru menjadi hal penting sebelum masuk ke ranah implementasi kebijakan. Data harus berbicara faktual sebagai salah satu elemen penting dalam memecahkan dan menyelesaikan persoalan guru.
Dwi Pratiwi juga turut serta mengutarakan pendapat. Akses layanan pada materi kualitas pendidikan kemungkinan berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam data yang ditampilkan, yaitu data Anak Tidak Sekolah (ATS). Artinya, layanan fisik berupa sarana dan prasarana perlu dimasukkan ke dalam poin strategi tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat identifikasi pemerataan pada aspek ATS.
Diskusi berlanjut dengan pengerucutan identifikasi masalah yang lebih krusial, baik yang bersifat teknis maupun administratif. Semua pihak perwakilan lembaga yang hadir sepakat bahwa hasil diskusi tidak hanya selesai pada forum ini, tetapi perlu aksi nyata seluruh komponen lembaga untuk segera mengambil langkah strategis dan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas akses dan layanan pendidikan di Provinsi NTB yang luas, setara, dan merata. Pada kesempatan ini juga disusun konsep persiapan bahan dan mekanisme audiensi dengan Gubernur NTB.