Balai Bahasa Provinsi NTB Ikuti DKT Penyusunan Isu-Isu Strategis Pendidikan di Provinsi NTB
Mataram, 10 April 2025--Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat secara aktif terlibat dalam penyusunan isu-isu strategis pendidikan di Provinsi NTB. Bersama Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) dan BPMP Provinsi NTB, Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadiri kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penyusunan Isu-Isu Strategis Pendidikan di Provinsi NTB. Kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan diselenggarakan oleh BGP Provinsi NTB bekerja sama dengan Inovasi NTB.
Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dwi Pratiwi ikut berpartisipasi aktif pada diskusi yang diselenggarakan di Wisma Disiplin BGP Provinsi NTB. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan inklusi. Tidak hanya itu, menurutnya perlu adanya penguatan pengelolaan perpustakaan sebagai salah satu media literasi siswa. "Kami mempunyai buku bahan literasi untuk siswa SD. Kami memiliki program inovasi Membaca Benar-Benar (MBB) dan Benar-Benar Membaca (BBM). Jadi, setiap anak langsung melakukan praktik dari hasil apa yang dibacanya,” ujarnya menjelaskan salah satu program inovasi yang dapat menjadi solusi peningkatan mutu literasi numerasi siswa. Hal ini sebagai salah satu pemenuhan kualitas pendidikan yang unggul.
Sebelumnya, Wirman Kasmayadi, Kepala BGP Provinsi NTB menyampaikan sambutan. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya pada bulan Februari dan Maret 2025. Hasil kegiatan ini rencananya akan disampaikan kepada Gubernur NTB. "Kita perlu merumuskan isu-isu strategis pendidikan sebagai esensi diskusi ini. Kita akan memfinalisasi hasil rumusan pada hari ini. Pada hari Selasa–Kamis depan, kami akan kedatangan Tim Direktorat Jenderal GTK, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen dalam rangka kunjungan kerja. Kami akan menyiapkan forum yang dihadiri oleh kepala dinas, kepala bidang, kelompok kerja, kepala sekolah, dan pengawas. Kegiatan akan dilakukan dalam bentuk penguatan pendidikan oleh Tim Kemendikdasmen. Semoga momentum ini dapat dihadiri oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat dan pelaksanaan diskusi terkait program prioritas Kemendikdasmen dapat kita kawal bersama,” jelasnya memberikan informasi awal sebagai upaya penguatan komitmen.
Selanjutnya, Katman Kepala BPMP Provinsi NTB memberikan sambutan pengantar. Ia menegaskan kesepakatan bahwa hasil diskusi ini menjadi bahan audiensi dengan Gubernur NTB. Awal diskusi terkait literasi numerasi dan pendidikan inklusi. Ada beberapa isu yang coba dirumuskan, yaitu pertama, akses layanan pendidikan yang berkaitan dengan mutu pendidikan literasi numerasi dan pendidikan inklusi (data PBS, kemampuan sekolah, akomodasi). Kedua, isu sumber daya guru dan tenaga kependidikan. Ketiga, strategi peningkatan akses, mutu, dan inklusivitas layanan. "Semoga hasil rumusan diskusi menjadi bahan masukan yang berkualitas dan menjadi salah satu bahan kebijakan Gubernur NTB," imbuh Katman.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Terdapat pembagian dua kelompok yang mendiskusikan masing-masing tema yang telah ditentukan. Kelompok I diketuai oleh Kepala BPMP Provinsi NTB membahas tentang peningkatan akses, mutu, dan kualitas layanan pendidikan inklusi. Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat bergabung dalam kelompok diskusi ini. Ia berkontribusi menyuarakan pendapat pada peningkatan akses layanan pendidikan, pengelolaan perpustakaan sekolah, penyediaan bahan bacaan bermutu, dan program inovasi Membaca Benar-Benar (MBB) dan Benar-Benar Membaca (BBM). Kelompok II diketuai oleh Kepala BGP Provinsi NTB membahas materi sumber daya guru dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan distribusi guru, krisis pengawas sekolah dan kepala sekolah, dan peningkatan kompetensi guru. Adapun setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi sebagai masukan bersama untuk kedua kelompok. Hasil diskusi ini kemudian dirumuskan menjadi poin-poin final bahan audiensi kebijakan isu strategis pendidikan di NTB dengan Gubernur NTB.